SOLIDARITAS UNTUK MASYARAKAT BIMA

AKSI SOLIDARITAS KEKERASAN DI BIMA

KEMBALI DISUARAKAN

Kamis, (2912) aksi solidaritas atas kekerasan yang terjadi di Bima disuarakan oleh Front Pemuda NTB Anti Inprealisme yang merupakan gabungan dari BPMP (Barisan Pemuda dan Mahasiswa Progresif), OPM (Organisasi Progresif Mahasiswa) dan Mapala Lestari UNSA dilakukan di Depan Gedung DPRD Kabupaten Sumbawa.

Menurut KORLAP aksi ini mengungkapkan pada orasinya bahwa aksi ini tidaklah berlebihan jika dihubungkan dengan kondisi real yang dialami oleh warga Lambu Kecamatan Sape (BIMA) terkait tentang penolakan ijin eksplorasi pertambangan, pemblokiran pelabuhan oleh masyarakat ternyata memuncak pada arogansinya aparat kepolisian dengan melakukan upaya pembubaran massa secara paksa dengan melepaskan tembakan yang mengakibatkan masyarakat dan juga mahasiswa menjadi korban dari kebiadaban kepolisian. Tambahnya lagi, refresifitas oknum aparat kepolisian terhadap rakyat justru menciderai demokratisasi di negeri yang kita cintai ini. Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam Front Pemuda NTB Anti Inprealisme mengutuk segala bentuk refresentatifitas aparat kepolisian karena telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

Dalam aksi ini ada 5 tuntutan yang ingin disampaikan pertama tolak sistem imprealisme/neoliberalisme yang menyebabkan kemiskinan, pengangguran dan kekerasan, kedua mengutuk segala bentuk tindakan progresif yang dilakukan oleh aparat kepolisian, ketiga cabut SK 188 tentang izin eksplorasi tambang emas di Kecamatan Sape ( BIMA ), keempat usut tuntas pelaku pelanggaran Ham dan yang kelima hentikan segala bentuk kekerasan terhadap rakyat.

Kejadian yang menimpa saudara kita di Bima kemungkinan akan dialami oleh daerah-daerah lain terutama di Sumbawa. Karena keberadaan pertambangan dan korporasi perusahaan pertambangan raksasa baik asing maupun lokal serta sistem yang diterapkan jarang sekali berpihak kepada rakyat. Hal itulah yang kemudian akan menimbulkan protes bahkan perlawanan dari rakyat. Semoga dengan berbagai fenomena yang terjadi, rakyat semakin tersadarkan bahwa ternyata pertentangan pokok masalahnya adalah sistem penindasan kapitalisme melalui penjajahan gaya baru (Neoliberalisme) yang tidak berpihak kepada rakyat dan harus segera dipertimbangkan karena terbukti menggiring rakyat kepada kebodohan, kesengsaraan dan kemiskinan massal yang berkepanjangan. (ugi)