DEMONSTRASI PERANGKAT DESA

MENUNTUT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN,

RATUSAN PERANGKAT DESA SE-KABUPATEN SUMBAWA MENYERBU

KANTOR DPRD

Selasa (11/10), ratusan Perangkat Desa se-Kabupaten Sumbawa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Sumbawa menyerbu Kantor DPRD dengan melakukan aksi damai untuk menuntut peningkatan kesejahteraan. Melihat hal tersebut Komisi I DRPD Kabupaten Sumbawa langsung menerima seluruh perangkat desa dengan melakukan audiensi di dalam ruang rapat kerja DRPD.

Dalam audiensi ini hadir seluruh anggota komisi I dan kepala bagian BPM-PD Kabupaten Sumbawa. SYAMSUL FIKRI selaku Ketua Komisi I langsung memimpin audiensi ini. Kesempatan pertama di berikan kepada perwakilan Perangkat Desa yang diwakili oleh Bapak JUADI untuk mengungkapkan beberapa tuntutan.

Pertama peningkatan kesejahteraan perangkat desa, Kedua status perangkat desa. Tambahnya lagi bahwa sekarang perangkat desa mempunyai tunjangan hanya Rp.500.000, itu tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh PP 72 yang menerangkan bahwa tunjangan perangkat desa harus sesuai dengan UMK, UMP maupun UMR. Sementara diketahui bersama bahwa UMK Kabupaten Sumbawa adalah Rp.950.000,-. Jadi ada diskriminasi terhadap kami yang dilakukan pemerintah daerah ungkapnya.

MUSTAKIM (ketua 1 PPDI) menambahkan, “perangkat desa merupakan pionir dari pemerintah Pusat maupun kabupaten, tapi manakala pionir ini tidak didukung dengan kesejahteraan, maka mustahil pelaksanaan tugas dan kewajiban akan terlaksana dengan maksimal”.

Menaggapi permasalahan dan permohonan dari demonstran tersebut, bapak SULAIMAN (kabag BPM-PD Kabupaten Sumbawa) mengungkapkan kenaikan tunjangan sesuai yang di tuntut oleh para perangkat desa, akan kami kaji secara mendalam dan hati-hati mengingat akan terbebani dalam dana APBD Kabupaten. Untuk itu juga kita tidak menutup mata dengan adanya tuntutan seperti ini karena akan menjadi evaluasi bagi kami pemerintah, ujarnya.

Wakil ketua komisi I juga menambahkan bahwa kami akan mendukung seluruh tuntutan perangkat desa karena kami adalah wakil rakyat yang mengawal kebijakan pemerintah khususnya mengenai kesejahteraan dari perangkat desa.

Untuk itu, ini adalah momentum yang pas bagi pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan perangkat desa. Karena maju mundurnya suatu negara atau maju mundurnya suatu daerah tergantung pada kinerja dan pelaksana tugas di masing-masing desa yaitu para perangkat desa. Apabila di pemerintah tingkat desa pincang karena tidak didukung dan diimbangi dengan tunjangan yang sesuai dan sepadan maka tidak menutup kemungkinan pelayanan terhadap masyarakat pun akan tergannggu dan terhambat.

Gempar Sumbawa.