Guru merupakan salah satu faktor penentu kualitas pendidikan di negara ini, sehingga banyak orang ramai-ramai ingin menjadi seorang guru. Selain karena penghasilannya yang cukup, menjadi seorang guru memiliki nilai sosial yang tinggi di dalam masyarakat. Pemerintah dalam hal ini melihat ada nilai positif. Sehingga banyak dibuka Perguruan Tinggi dengan program yang disesuaikan dengan kebutuhan guru.
Padahal, kebutuhan guru di Kabupaten Sumbawa yang disesuaikan dengan guru yang akan pensiun, tidak sebanding dengan jumlah orang yang mandaftar menjadi guru. Sehingga banyak Guru Tidak Tetap (GTT) yang tetap bertahan di sekolah-sekolah. Terutama di Sekolah Dasar Negeri maupun swasta, berharap mereka segera akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Di dalam penjelasannya, Kepala Seksi MPTK bidang SD/TK Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa Bapak Abdul Karim, pada acara sosialisasi kebijakan Menteri Pendidikan Nasional tentang keberadaan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) hari senin (1/3), yang diikuti oleh guru dan kepala sekolah se-Kecamatan Moyo Hilir dan Moyo Utara. Bahwa” GTT yang masih tetap menjalankan tugas mereka agar tetap dipertahankan. Karena akan terus diperjuangkan sampai menjadi Pegawai Negeri Sipil”.
Pernyataan yang disampaikan di atas, merupakan angin segar bagi GTT di Kecamatan Moyo Hilir dan Moyo Utara, sekaligus tanda tanya besar, benarkah nasib mereka akan diperjuangkan. Karena rata-rata GTT yang ada sekarang ini sudah mengabdikan diri selama lima tahun. ditambah lagi dengan biaya kuliah yang sudah mereka keluarkan untuk menyelesaikan kuliah S.1 cukup besar. Rata-rata GTT yang ada saat ini kuliah di PGSD UT program pemerintah pula.
Tambahnya lagi “GTT yang dianggap murni adalah Guru yang mengisi kekosongan guru disuatu satuan pendidikan. Bagi GTT Murni ini berhak mendapatkan subsidi sebesar Rp. 200.000.-/bulan dari Pemerintah Daerah. Tetapi harus memiliki beban mengajar atau tatap muka sebanyak 24 jam dalam satu minggu”.
Sementara realita dilapangan, GTT Murni yang dimaksud di atas, jauh dibawah jumlah GTT yang terdapat di seluruh SD se-Kabupaten Sumbawa. Artinya, Guru tidak tetap yang masih mengajar, tetapi jam tatap muka di bawah 24 jam dalam satu minggu bakal tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah. Mereka hanya mengandalkan Honor dari Biaya Operasional Sekolah (BOS) sebagai tenaga pelatih atau tutor bukan sebagai guru.
Harapan kedepan, GTT yang telah mengabdi sekian tahun, agar dapat segera diperhatikan nasibnya.
GEMPAR.....
