TRAINING ADVOKASI DAN PENGORGANISASIAN MASYARAKAT UNTUK ANGGOTA CBO

Pendampingan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kemiskinan melalui migrasi aman di 10 Desa di Kabupaten Sumbawa kerjasama antara koslata dan TIFA telah melahirkan organisasi yang solid ditingkat desa. Dimana pada 10 desa dampingan terdapat 10 organisasi lokal yang peduli dengan permasalah buruh migran.

Guna meningkatkan kapasitas dan mendorong kemandirian dalam melakukan advokasi dan pengorganisasian rakyat, anggota CBO atau organisasi lokal ditingkat desa ini penting untuk diberikan pelatihan sehingga dalam melakukan kerja untuk mewakili kepentingan para pihak menghasilakan capaian yang maksimal. Sabtu, (27/13) bertempat di Hotel Dewi Sumbawa Besar, Koslakta Sumbawa bekerja sama dengan Tifa Jakarta mengadakan Training advokasi dan pengorganisasian

Menurut Lukman (panitia pelaksana) mengungkapkan bahwa training advokasi ini diharapkan akan dapat menutupi kelemahan serta dapat meningkatkan kapasitas sebagai anggota CBO sehingga dapat melakukan pengorganisasian rakyat serta dapat melakukan advokasi, mempengaruhi kebijakan dengan baik dan dapat mewakili kepentingan anggotanya serta masyarakat secara umum dalam forum-forum public.

Tambahnya lagi bahwa kegiatan ini dilaksanakan 3 hari (27 s/d 29 April 2013) dan diikuti oleh 20 orang dari 10 desa binaan pendampingan BMI diharapkan dapat menghasilkan adanya peningkatan kapasitas peserta dalam melakukan advokasi  (Buruh Migran Indonesia) dan pengorganisasian masyarakat, lahirnya kader yang bisa mengarahkan masyarakat pada kegiatan advokasi seperti mempengaruhi kebijakan baik di tingkat Desa maupun Kabupaten, lahirnya kader yang dapat memberikan kesadaran kritis kepada masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya serta lahirnya kader yang dapat menyuarakan kepentingan komunitas BMI pada forum-forum public. Tegasnya

Semoga dengan pelatihan ini dapat melahirkan kader advokat yang dapat BMI yang mendapatkan masalah dan dapat memberdayakan mantan BMI sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.

BINTEK KPPS SE-KECAMATAN MOYO HILIR

Jelang Pilkada NTB pada bulan Mei mendatang Panitia Pelaksana Pemilihan (PPK) Kecamatan Moyo Hilir pada minggu pagi (28/4) melakukan bimbingan teknis pilkada NTB kepada seluruh KPPS yang ada di kecamatan Moyo Hilir.

Bintek yang seharusnya dilaksanakan di tingkat PPS masing-masing desa, sengaja disatukan di PPS Desa Moyo dengan maksud agar tidak terjadi perbedaan persepsi KPPS dalam pelaksanaan Pilkada mendatang. Sehingga Pilkada yang Luber dan Jurdil dapat diwujudkan sesuai dengan harapan seluruh masyarakat NTB. Hal itu disampaikan oleh ketua PPK kecamatan Moyo Hilir bapak Moh. Sarjan, SH dalam sambutannya membuka kegiatan bintek kepada seluruh KPPS. "Bintek ini telah mendapat restu dari KPU. dan PPK Moyo Hilir menjadi yang pertama melaksanakan bintek kepada KPPS" tungkasnya.

Benar saja apa yang dikhawatirkan oleh PPK Moyo Hilir, masih terdapat perbedaan persepsi tentang surat suara yang termasuk surat suara rusak, surat suara tidak terpakai dan surat suara tidak sah. Sehingga masih terdapat perbedaan cara pengisian format C-1 pada saat diberikan soal latihan oleh PPK. Padahal, menurut penjelasan PPK hanya ada dua kunci yang menjadi pedoman KPPS/PPS dalam menentukannya. 

Pertama, Surat suara yang berada dalam kotak pemilihan kemungkinan akan menjadi surat suara sah dan surat tidak sah saja.

Kedua, surat suara yang berada di luar kotak suara kemungkinan menjadi surat suara rusak atau surat suara yang tidak terpakai. 

Namun setelah mendapat penjelasan yang detail dari PPK semua peserta menjadi paham.

Diakhir tulisan ini kami mengajak seluruh masyarakt NTB yang telah punya hak pilih agar menggunakan hak pilihnya demi masa depan NTB yang lebih baik.